Menyibak Misteri Pilkada : Adakah Permainan Politik Uang

Kamis (03/04/2018) bertempat di Gedung 3 Fakultas Hukum  UNS telah dilaksanakan DASI (Diskusi Asyik Sama Fosmi)  dengan tema Menyibak Misteri Pilkada yang dihadiri oleh pengurus FOSMI dan segenap mahasiswa yang ada di UNS. Pembicara pada kali ini yaitu DR. Isharyanto,S.H.,M.HUM dan Lukman Fahmi Djarwono,S.IP.,M.SI dengan moderator Irsyad Kamarudin. Acara diawali dengan doa terlebih dahulu oleh saudara Fajri lalu dilanjutkan sambutan dan memulai materi yang disampaikan oleh pembicara.

Fenomena kepala daerah yg ditangkap kpk karena alasan biaya produktif tinggi, tidak ada urusannya dengan pilkada. Ilustrasinya yaitu   di suatu tempat tertentu dengan partai tertentu, siapa pun tokoh  yg dicalonkan oleh partai tersebut pasti akan menang. Kita tidak membicarakan kualitas tokoh, tapi siapa pun yang dicalonkan partai tersebut. Politik uang hanya memperteguh hubungan dengan pembuat, cukup itu. Politik uang tidak mempengaruhi pemilih untuk mencoblos kandidat yg diajukan partai, tapi memperkuat relasi dengan elit partai. Adanya penerimaan uang namun tidak memilihnya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan  pidana, yg dapat dikategorikan sebagai kecurangan, namun sayang hal itu selalu ditudingkan pada peserta pemilu, bukan pada pemilu itu sendiri. Lalu siapa sih orang yang mendapat uang dari pemilu ? mereka adalah orang yg tergerak dengan   motifnya yg segmented dalam memilih, terutama orang yg tidak punya penghasilan. Tidak perlu bisa baca dan membuat APBD tapi harus bisa menjalankan APBD. Pilkada merupakan pestanya elit partai.

Dalam sistem politik kita, siapapun yang mencalonkan sudah bisa ditebak. Pada pilkada dimulai dari kandidasi sampai pemungutan suara. Lalu ditentukan apakah lewat partai atau jalur independen. Pada proses pemungutan suara, sebelumnya ada kampanye bisa menggunakan medsos dan media lainnya yang tidak dikerjakan sendiri. Di indonesia sendiri,  pernah ada yg mengajukan untuk melakukan pilkada tidak langsung, namun tidak terlalu didukung. Keuntungan adanya pilkada tidak langsung adalah yg melakukan aktivitas hanya sedikit  pihak yang terlibat. Pilkada tidak  langsung ada yg dirugikan yaitu konsultan politik termasuk dosen. Lalu saat pemungutan suara harus mengurusi saksi minimal 1 orang yg mewakili partai di setiap TPS, dan itu tidaklah gratis. Pengalaman yang sudah terjadi, jika saksi dibayar dan diperhatikan lebih oleh partai, maka akan mempengaruhi pemenang pemilu juga. Bisa dibayangkan saat pilkada memerlukan biaya besar, untuk saksi, relawan, dan belum lagi  tim sukses. Di UU setiap caleg orang atau korporasi boleh memberi sumbangan kepada kandidat. KPK dalam mencegah money politik itu sangat sulit, hal ini dapat dilihat pada saat kandidat dituntut untuk mendeklarasikan anti money politik, dan hal itu pratiknya sulit.

Memasuki tahun 2018 ini, kita tidak bisa tidak ikut pilkada dan mengingat politik. Isu politik apapun menjadi hangat di tahun ini. Ketika bicara money politik, ada 2 kata.Usaha untuk meraih mempertahankan dan memperbesar kekuasaan dengan cara apapun itu. Money adalah perlambang atau simbolisasi dari suatu hal yg bisa digunakan untuk meraih kekuasaan, mempertahankan dan menperbesar kekuaaan itu sendiri. Di indonesia itu sendiri sudah mengakar dan mendarah daging. Dilihat dari sisi politik, money politik merupakan   politik transaksional yang intinya ” kamu mau apa, kamu harus berkorban apa”. Money politik sudah sangat menjamur di Indonesia hal ini bisa dikaitkan dari sisi sistem sosial dan budaya yg menganggap budaya hibah. Kita masih mengenal hibah sebagai power atau penghargaan, misal kita tidak enak jika tidak membawa buah tangan saat berkunjung ke rumah saudara, itu merupakan cikal bakal money politik. Budaya hibah untuk semacam penghargaan pada kelompok tertentu, mungkin sesepuh atau kelompok agama. Money politik bisa di legislative, yudikatif, maupun kita sendiri sebagai voters. Politik di Indonesia dalam mengumpulkan masa di Indonesia bisa melalui wayangan, atau permusikan misal musik dangdut.

Selain itu, fandom bisa digunakan untuk pengumpulan masa. Ada beberapa kelompok yg mengibarkan bendera dari beberapa tempat, dan oleh partai politik  bisa digunakan oleh partai dalam pengumpulan masa.

Setelah mengikuti DASI ini, kita sebagai mahasiswa diharapkan memiliki ideologi yang segmental dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga diharapkan dapat menambah kekritisan mahasiswa fakultas hukum dalam menanggapi adanya money politik.

Leave a Comment